Ada kesalahan di dalam gadget ini

Jumat, 18 Juni 2010

sewa-menyewa (Ijarah)

SEWA MENYEWA (IJARAH)
1. Pengertian
A. Arti / Pengertian / Definisi Sewa Menyewa
Sewa menyewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan di mana penyewa harus membayarkan atau memberikan imbalan atau manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan. Hukum dari sewa menyewa adalah mubah atau diperbolehkan. Contoh sewa menyewa dalam kehidupan sehari-hari misalnya seperti kontrak mengontrak gedung kantor, sewa lahan tanah untuk pertanian, menyewa / carter kendaraan, sewa menyewa vcd dan dvd original, dan lain-lain.
Dalam sewa menyewa harus ada barang yang disewakan, penyewa, pemberi sewa, imbalan dan kesepakatan antara pemilik barang dan yang menyewa barang. Penyewa dalam mengembalikan barang atau aset yang disewa harus mengembalikan barang secara utuh seperti pertama kali dipinjam tanpa berkurang maupun bertambah, kecuali ada kesepatan lain yang disepakati saat sebelum barang berpindah tangan.
B. Hal-hal yang Membuat Sewa Menyewa Batal
- Barang yang disewakan rusak
- Periode / masa perjanjian / kontrak sewa menyewa telah habis
- Barang yang disewakan cacat setelah berada di tangan penyewa.
C. Manfaat Sewa Menyewa
- Membantu orang lain yang tidak sanggup membeli barang
- Yang menyewakan memdapatkan menfaat dari sang penyewa
D. Syarat Sah Sewa
Di antara syarat sah sewa ialah:
1. Kedua-dua pihak hendaklah bersetuju mengadakan kontrak sewa.
2. Barang yang disewa itu hendaklah memberi faedah dan diharuskan oleh syara'
3. Barang yang disewakan bukan menjadi kewajipan kepada orang yang memberi sewa, contohnya menyewakan rumah kepada isteri.
4. Janganlah pekerjaan yang menjadi tujuan sewa merupakan fardhu atau wajib kepada orang yang memberi sewa.
5. Manfaat yang tercatat dalam kontrak boleh digunakan.
E. Sewa Menyewa yang Tidak Sah
Di antara sewa menyewa yang tidak sah ialah:
1. Penyewa menyewa pohon atau pokok untuk mendapatkan buahnya kecuali buah itu sudah masak dan sudah gugur.
2. Menyewa dua jenis mata wang seperti emas dan perak
3. Menyewa makanan untuk dimakan
4. Menyewa barang yang dapat disukat dan ditimbang.
5. Menyewa lembu, kambing atau unta untuk mendapatkan susunya.
Hal ini kerana, barang-barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan barang itusendiri. Akad mengkehendaki pengambilan manfaat bukan barangnya itu sendiri. Misalnya manfaat daripada barang seperti rumah untuk diduduki, kereta untuk dinaiki dan sebagainya.







PEMBAHASAN
A. Pengertian Ijarah
Ijarah berasal dari bahasa arab yaitu ”Ajaro” yang berarti upah atau pahala. Ijarah secara bahasa dimaknai dengan sewa menyewa dan upah. Idris Ahmad berpendapat bahwa ijarah adalah upah mengupah, sedangkan Kamaluddin A Marzuki menjelaskan makna ijarah sebagai sewa menyewa. Ijarah merupakan sebuah jenis transaksi yang memperjual beluikan manfaat suatu harta benda dan tenaga.
Menurut istilah syara’, beberapa ulama memiliki definisi masing masing mengenai ijarah ini, diantaranya :
1. Menurut Ulama Hanafiyah, Ijarah ialah : ”akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
2. Menurut Ulama Malikiyah, Ijarah ialah : ”Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
3. Menurut Saikh Syihab Al-Din dan Saikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan Ijarah ialah : ”akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberikan dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
4. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie, Ijarah ialah : ”akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
Berdasarkan definisi diatas, dapat dipahami bahwa ijarah adalah tukar menukar manfaat sesuatu dengan imbalan, dalam bahasa indonesia ijarah diterjemahkan dengan sewa menyewa dan upah mengupah. Sewa menyewa merupakan penjualan manfaat suatu barang, sedangkan upah mengupah adalah penjaulan manfaat tenaga atau kekuatan seseorang.
B. Dasar Hukum Ijarah
Landasan hukum yang dipergunakan sebagai rujukan tentang ijarah ini diambil dari beberapa ayat Al-Qur’an dan Sunnah Rosul :
Dalam al-qur’an allah swt berfirman :


”.....Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.....” (Ath-Thalaq : 6)


”Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Al-Qashash : 26)
Didalam beberapa Hadits Rasulullah bersabda, diantaranya :



”Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering”. (H.R Ibnu Majjah)
Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”
”Dahulu kami menyewa tanah degan jalan membayar dengan tanaman yang tumbuh. Lalu Rosulullah SAW mwlarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak”. (Riwayat Ahmad dan Abu Daud)
Berdasarkan dengan ayat-ayat dan hadits-hadits Rosul tersebut diatas, maka jelaslah bahwa Islam memperbolehkan adanya sewa menyewa baik itu berupa barang atau jasa (tenaga).
C. Rukun dan Syarat Ijarah
Adapun rukun dan syarat ijarah adalah sebagai berikut :
1. Mu’jir dan musta’jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Dalam hal upah mengupah, mu’jir adalah orang yang memberikan upah, sedangkan musta’jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu. Dalam hal sewa menyewa, mu’jir adalah orang yang menyewakan sesuatu, sedangkan musta’jir adalah orang yang menyewa sesuatu. Disyaratkan kepada mu’jir dan musta’jir adalah orang yang baligh, barakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
2. Sighat ijab kabul antara mu’jir dan musta’jir.
3. Ujrah (Upah / harga sewa), disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa ataupun upah mengupah.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan.
D. Objek Ijarah dan Persyaratanya
Dari berbagai definisi yang telah disampaikan diatas, bahwa ijarah merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat, dalam hal ini maka manfaat menjadi ojek dalam ijarah. Dari segi ini, ijarah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ijarah yang mentransaksikan manfaat atas suatu barang, yang lazim disebut sewa menyewa, dan ijarah yang mentransaksikan manfaat sdm atau yang lazim disebut perburuhan.
Tidak semua harta benda dapat diakadkan ijarah, benda-benda tersebut haruslah memenuhi persyaratan berikut :
Manfaat dari objek harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat diketahui dari pemeriksaan, atau pemilik memmberikan informasikan secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
Objek ijarah dapat diserah terimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan menyewakan barang yang masih ada pada pihak ketiga.
Objek ijarah dan pemanfaatannya haruslah tidak bertentangan dengan hukum syara’.
Objek yang disewakan adalah manfaat langsung dari benda tersebut. Tidak dibenarkan menyewakan manfaat benda yang bersifat tidak langsung. Seperti menyewakan pohon untuk diambil buahnya, menyewakan ternak untuk diambil susunya, dll.
Harta yang menjadi objek haruislah harta yang bersifat isti’maly, yakni benda yang dapat dimanfaatkan berulangkali tanpa merusak zatnya. Karenamya menyewakan benda yang bersifat istihlaki (harta yang berkurang atau rusak zatnya karena pemakaian) tidak sah ijarah terhadapnya. Dalam hal ini terdapat sebuah kaidah :
”Setiap harta benda yang dimanfaatkan sedang zatnya tidak mengalami perubahan, boleh dijadikan jiarah, jika sebaliknya maka tidak boleh”.
Adapun ijarah yang mentraksasikan suatu pekerjaan atas seorang pekerja, harus memenuhi syarat berikut :
Pekerjaan tersebut harus jelas jenis pekerjaan dan batasan waktunya, serta tidak bertentangan dengan syari’at.
Pekerjaan tersebut bukanlah suatu yang memang menjadi kewajiban musta’jir (pekerja).
E. Pembayaran Upah dan Sewa
Jika Ijarah itu suatu pekerjan, maka kewajiban pembayaran upahya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya.
Sabda Rosulullah SAW :

”Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering”. (H.R Ibnu Majjah)
Menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang telah diterimanya.
Jika Ijarah tersebut berupa penyewaan, menurut Imam Syafi’i dan Ahmad, jika mu’jir telah menyerahkan zat benda yang disewakan kepada musta’jir, ia berhak menerima bayaran karena musta’jir (penyewa telah menerima manfaat dari barang yang disewakan. Jika menyewa barang, maka uang sewa dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain.
Upah yang adil :
Upah yang adil merupakan upah yang wajib diberikan kepada pekerja. Upah yang adil adalah upah yang setara yang ditentukan oleh upah yang diketahui (disetujui), yang menjadi acuan bagi kedua belah pihak. Tingkat upah ditentukan oleh tawar menawar antara pemberi kerja dengan pekerja. Upah yang setara diberikan sesuai dengan kualitas pekerjaan.
F. Pembatalan dan Berakhirna Ijarah
Ijarah akan menjadi batal apabila terdapat hal-hal berikut :
1. Terjadi cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa
2. Rusaknya barang yang disewakan, (seperti rumah yang menjadi runtuh)
3. Rusaknya barang yang diupahkan (baju yang diupahkan untuk dijahit)
4. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang ditentukan, dan selesainya pekerjaan.
5. Menurut ulama hanafiyah boleh fasakh (membatalkan) ijarah dari salah satu pihak.












2. PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MENURUT KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM (921)
(E.1104154)
Hukum Perdata


Prosedur sewa menyewa antara KUHPdt dan hukum Islam pada dasarnya sama yaitu dimulai masa penjajakan, penawaran, penerimaan, perumusan naskah, penandatanganan sebagai tanda kesepakatan kemudian pelaksanaan hak dan kewajiban. Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdt adalah sama dengan syarat rukun akad dalam hukum Islam. Subyek sewa menyewa baik dalam KUHPdt maupun hukum Islam ada 2 (dua) yaitu manusia dan badan hukum. Obyek perjanjian sewa menyewa menurut buku III KUHPdt ada 2 (dua) macam yaitu segala sesuatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak dan jasa angkutan namun obyek perjanjian sewa dalam hukum Islam ada 3 (tiga) yaitu segala sesuatu benda, jasa angkutan dan tenaga / keahlian manusia. Sewa menyewa yang obyeknya tenaga / keahlian manusia dalam KUHPdt masuk dalam jenis perjanjian tenaga kerja. Saat terjadinya sewa menyewa dalam KUHPdt dan hukum Islam adalah sama yaitu ketika telah tercapai kata sepakat antara para pihak, karena perjanjian dalam KUHPdt dan hukum Islam sama-sama menganut asas konsensualisme. Bentuk sewa menyewa menurut hukum Perdata ada 2 (dua) macam yaitu biasa dan sewa beli, sementara dalam hukum Islam bentuk sewa menyewa juga ada 2 (dua) macam yaitu sewa menyewa benda nyata dan sewa menyewa dalam tanggungan. Isi perjanjian sewa menyewa menurut KUHPdt dan hukum Islam dimulai dengan judul perjanjian, identitas para pihak, perumusan obyek perjanjian, serta isi perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan lain-lain. Pedoman penafsiran untuk menetapkan isi perjanjian menurut KUHPdt yaitu dalam Pasal 1342, 1343, 1344, 1345, 1347, 1348, 1349 dan Pasal 1350 KUHPdt. Dalam hukum Islam, ada 4 (empat) kelompok kaidah hukum Islam dalam menafsirkan isi perjanjian yaitu kelompok pertama berpegang pada pernyataan kehendak para pihak. Kelompok kaidah yang kedua adalah yang menyatakan bahwa bila suatu pernyataan itu sudah jelas, maka dipegangi pengertian yang sudah jelas itu, Kelompok kaidah ketiga adalah kaidah yang intinya menyatakan bahwa apabila pengertian yang jelas dari ungkapan para pihak dalam akad tidak jelas maka dilakukan penafsiran dengan mencari makna majazi (kiasan), Kelompok keempat adalah kaidah yang melindungi kedudukan pihak yang lemah dalam akad.

3. Jenis-jenis akad dalam syari'at ditinjau dari konsekuensinya

Dapat dengelompokkannya menjadi tiga kelompok besar:
Pertama: Akad yang mengikat kedua belah pihak.
Maksud kata "mengikat" disini ialah bila suatu akad telah selesai dijalin dengan segala persyaratannya, maka konsekuensi akad tersebut sepenuhnya harus dipatuhi. Siapapun tidak berhak untuk membatalkan akad tersebut tanpa kerelaan dari pihak kedua, kecuali bila terjadi cacat pada barang yang menjadi obyek akad tersebut.
Diantara contoh akad jenis ini ialah akad jual-beli, sewa-menyewa, pernikahan, dll.
Kedua: Akad yang mengikat salah satu pihak saja.
Pihak pertama tidak berhak untuk membatalkan akad ini tanpa izin dan kerelaan pihak kedua. Akan tetapi pihak kedua berhak untuk membatalkan akad ini kapanpun ia suka, walau pihak pertama tidak menyetujuinya.
Diantara contoh akad jenis ini ialah: Akad pergadaian (agunan). Pada akad ini pihak pemberi hutang (kreditor) berhak mengembalikan agunan yang ia terima kapanpun ia suka. Sedangkan pihak penerima piutang (debitor) sekaligus pemilik barang agunan/gadai tidak berhak untuk membatalkan pegadaian ini tanpa seizin dari kreditor.


Ketiga: Akad yang tidak mengikat kedua belah pihak.
Maksudnya masing-masing pihak berhak untuk membatalkan akad ini kapanpun ia suka, dan walaupun tanpa persetujuan dari pihak kedua, dan walaupun tanpa ada cacat pada obyek akad tersebut.
Diantara contoh akad jenis ini ialah: akad syarikat dagang, mudharabah (bagi hasil), penitipan barang, peminjaman perabot rumah tangga.
Manfaat mengetahui pembagian akad ditinjau dari konsekuensinya:
Dengan mengetahui pembagian macam-macam akad ditinjau dari konsekuensinya ini, saudara dapat mengetahui hukum berbagai persengketaan yang sering terjadi di masyarakat. Persengketaan yang sering terjadi biasanya berhubungan dengan siapakah yang bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada barang yang menjadi obyek suatu akad.
Diantara manfaat mengetahui pembagian akad ditinjau dari sisi ini ialah: saudara dapat mengetahui hukum memutuskan akad yang telah dijalin, karena pada akad jenis pertama, tidak dibenarkan bagi siapapun dari pihak-pihak yang telah melangsungkan akad untuk membatalkannya kecuali dengan seizin pihak kedua.
Sedangkan pada akad jenis kedua, maka bagi pihak yang terikat dengan akad tersebut tidak dibenarkan untuk memutuskan atau membatalkan akadnya kecuali atas seizin pihak kedua. Sedangkan pihak kedua berhak membatalkannya kapanpun ia suka, walau tanpa seizin pihak pertama.
Dan pada akad jenis ketiga, kedua belah pihak berhak untuk membatalkan akadnya, kapanpun ia suka dan walaupun tanpa persetujuan pihak kedua.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar